Life is Competition

Hidup ini adalah sebuah kompetisi dimana hanya ada beberapa orang saja yang maju sebagai seorang pemenang. Setiap manusia diberi anugerah dari Tuhan untuk berjuang dengan keras , bukan bekerja melebihi batas. Tuhan ingin kita menguasai diri, karena daging kita lemah . Adapun sifat daging :

  1. Egois
  2. Malas
  3. Tidak mau di atur
  4. Cepat menyerah

Baca lebih lanjut

Tentukan mana hatimu !

Hari kamis minggu lalu (23/05/2013) , kota Malang sudah menentukan pilihan walikota yang jatuh pada Abah Anton menggantikan Drs. Peni Suparto, yang sudah menjabat selama dua periode sebagai walikota Malang . Dalam hal ini, acara lima tahunan tersebut menjyajikan fenomena yang menarik untuk dikaji secara akademik. Jauh sebelumnya, seperti kita ketahui, banyak sekali pawai-pawai dilakukan para calon walikota untuk menarik perhatian masyarakat. Mulai dari peduli rakyat cilik, misalnya bagi-bagi baju, mengadakan konser dangdut, dan lain sebagainya. Bahkan ada calon walikota yang menggunakan “baju kotak-kotak” yang sama seperti Jokowi untuk menarik perhatian massa. 

Selain memasang foto di hampir semua tempat-tempat strategis dan di ruang-ruang publik, semua calon membuat singkatan-singkatan khusus untuk nama calon dan pasangannya. Misalnya, Dwi Cahyono-Nuruddin disingkat “DWI-UDDIN”, pasangan Achmad Mujais-Yunar Mulya disingkat “RAJA” , pasangan Moch. Anton-Sutiaji disingkat  “AJI”, Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko (disingkat DaDi), pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo disingkat SR-MK, dan pasangan Agus Dono-Arif H.S disingkat “DOA”. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan diingat dan lebih komunikatif. Tanpa disadari  atau tidak, para pelaku politik di kota Malang  telah memanfaatkan kekuatan bahasa dan simbol sebagai piranti menggapai kekuasaan dan tidak semata menggunakan sumber ekonomi sebagai instrumen utama. Di balik singkatan, slogan dan wara serta bentuk pakaian para politisi terdapat suatu konsep yang bekerja di dalam suatu sistem politik, khususnya dalam ranah komunikasi politik. Dari sisi komunikasi politik, di antara singakatan nama para calon, singkatan DOA (Agus Dono dan Arif H.S) yang paling efektif, karena mudah mengingatnya.
Kedua, semua calon  membuat slogan-slogan sesuai visi, dan misi yang diperjuangkan lengkap dengan warna dan model pakaian masing-masing. Misalnya, pasangan Heri Pudji Utami dan Sofyan Edi Jarwoko memilih jargon Pas Manteb, pasangan Dwi Cahyono-Nuruddin memilih “Blak-Blakan APBD” sebagai jargon, pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo memilih “Saatnya Kota Malang Lebih Baik”, sedangkan pasangan M.Anton dan Sutiaji memilih jargon “Peduli Wong Cilik”. Jargon terakhir ini sudah sangat sering dipakai oleh para calon kepala daerah, sehingga tidak lagi memiliki daya tarik.
Yang menarik lagi di antara jargon tidak ada yang mengusung tema “putra daerah” sebagai isu utama. Mungkin para calon sudah belajar dari kasus pilgub DKI di mana pasangan petahana Fauzi Bowo begitu intensif mengusung tema “putra asli Betawi”, dan “Hanya orang Jakarta Asli yang Tahu Jakarta” dan ternyata menjadi blunder. Fauzi Bowo dan pasangannya tidak sadar berapa persen warga DKI yang asli Betawi dan apakah tugas gubernur dan wakilnya hanya akan mengurus warga asli. Tentu tidak.

 Selain itu , Abah, Bunda, dibuat untuk menambah keakraban dengan masyarakat. Itu semua membuat masyarakat harus makin jeli dalam memilih pemimpinnya, siapa yang memang benar-benar pantas untuk dijadikan pemimpin di kota Malang.  Namun ada satu hal yang tertinggal dari itu semua, apakah ada sedikit saja ketulusan dari para calon walikota itu untuk membantu rakyat kecil? Ataukah hanya sedekar permainan politik? Dengan jangkauan kekuasaan yang begitu luas, apakah begitu efektif untuk melakukan hal-hal seperti itu? Agaknya hal itu tidak terlalu dipedulikan oleh rakyat kecil. Sebagian besar dari mereka hanya memanfaatkan “kebaikan” dari para calon walikota, selebihnya mereka lebih memilih menggunakan hati nuraninya masing-masing. Bagi sebagian orang, mungkin berpikir lebih jeli dengan berkata demikian,

“Kita pilih Mr.X saja, karena dia sudah kaya. Jadi kan tidak mungkin korupsi”

“Abah X saja, kelihatannya alim dan bersahaja”

Sebenarnya kekayaan, kekuasaan, jabatan seseorang sungguh tidak ada hubungannya sama sekali dalam hal ini. Belum tentu mereka yang sudah kaya tidak korupsi atau belum tentu yang kelihatan alim itu benar-benar alim. Seperti Jokowi, misalnya. Beliau bisa terlipih menjadi walikota Jakarta karena kepeduliannya, ketulusannya pada rakyat kecil khususnya. Tanpa beliau harus mengeluarkan kocek banyakpun , rakyat kecil sudah merasa selangkah lebih dekat dengan seorang pemimpin idaman. Pendekatannya pada rakyat kecil seperti ini seharusnya yang lebih ditanamkan, berlandaskan dengan ketulusan akan pengabdian, bukan hanya sekedar mengumpulkan banyak massa untuk terlihat kuat dukungannya, namun ujungnya ternyata banyak dari massa itu yang justru tidak memilih dia , dan bahkan memilih calon walikota yang lain. Seharusnya, dengan adanya permainan politik yang seperti ini, para calon walikota dari jauh-jauh hari , sudah melakukan pendekatan-pendekatan khusus dengan masyarakat, atau istilahnya “Merakyat” , sehingga itu akan lebih memudahkan mereka untuk dapat terpilih, karena banyaknya simpati dari masyarakat tersebut.

Memang, dalam berpolitik seperti ini, kekuasaan bisa digunakan seluas-luasnya, seperti permainan uang, dan lain sebagainya. Kalau kalah, maka sudah bisa dilihat bahwa , ratusan juta rupiah sudah melayang di depan mata. Belum lagi jika tim suksesnya mengeluarkan begitu banyak uang. Memang hal itu sudah resiko, namun jika ada calon walikota yang tidak memiliki banyak uang bagaimana? Sepertinya memang ketulusan disini yang dibutuhkan.

Akuntansi Pajak & Pajak Tangguhan

Pengertian Akuntansi Pajak adalah :

Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban danpajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajakuntuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Perlunya akuntansi pajak untuk dipelajari  dan diketahui selain akuntansi keuangan adalah karena :

Pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan, dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar diantaranya justru tidak  berhubungan dengan penentuan laba rugi periodik atau penetapan beban dan pendapatan sebagai salah satu tujuan pokok akuntansi keuangan. Sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajakdengan benar terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak.

 

Pengertian Dan Contoh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva Dalam Akuntansi Pajak adalah :

nilai aktiva yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitungan laba fiskal atau jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.

Contoh :

  1. Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)aktiva tersebut adalah 70.
  2. Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) piutang bunga adalah nihil.
  3. Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) piutang adalah 100.
  4. Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pinjaman yang diberikan adalah 100.

Apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  aktiva tidak begitu jelas, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan PSAK 46. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui aktiva pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang

lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat

pemulihan aktiva yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

 

Baca lebih lanjut

Pajak Internasional

Apa itu Pajak internasional???

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pajak internasional, diantaranya :
1. Prof. Dr. Ottmar Buhler
Hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah kaedah-kaedah (norma) hukum perselisihan (kolisi) yang didasarkan pada hukum antar bangsa (hukum internasional). Sedangkan dalam arti luas hukum pajak internasional adalah kaedah-kaedah hukum antar bangsa ditambah peraturan nasiomal yang mempunyai sebagai objek hukum kolisi dalam bidang perpajakan.
2. Prof. Dr.P.J.A.Adriani
Hukum pajak internasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal penyedotan daya beli itu di masyarakat. Hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yamh mengupas suatu persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional mengenai :
 Pemajakan terhadap orang-orang luar negeri
 Peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak berganda
 Traktat-traktat
3. Anglo Sakson
Di negara-negara Anglo Sakson berlaku pengertian yang terperinci tentang hukum pajak internasional, yang dibedakan antara :
 National External Tax Law (Auszensteuerrecht)
Merupakan bagian dari hukum pajak nasional yang memuat mengenai peraturan perpajakan yang mempunyai daya kerja sampai di batas luar negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai objeknya (sumber ada di luar negeri) maupun terhadap subjeknya (subjek ada di luar negeri)

 Foreign Tax Law (Auslandisches Steuerrecht)
Adalah mencakup keseluruhan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pajak dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Foreign tax law berguna sebagai bahan perbandingan dalam melakukan comparative tax law study ketika akan melakukan perjanjian perpajakan dengan negara lain.
 International tax Law
Dalam arti sempit diartikan bahwa hukum pajak internasional merupakan keseluruhan kaedah pajak berdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi, dll yang semata-mata berdasarkan sumber-sumber asing. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan kaedah baik yang berdasarkan traktat, konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterima negara-negara dunia, maupun kaedah-kaedah nasional yang objeknya adalah pengenaan pajak yang mengandung adanya unsur-unsur asing, yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau lebih.

Baca lebih lanjut

This entry was posted on Januari 2, 2013. 1 Komentar

PENYIMPANGAN ETIKA PEMASARAN

BAB 1

 

PENDAHULUAN

 

 

 

1.1                        Latar Belakang

Di era ini, manusia semakin modern dan pandai. Bukan hanya dalam hal teknologi, namun juga dalam hal berbisnis. Seperti kita ketahui, baru-baru ini di negara kita Indonesia marak adanya pelanggaran-pelanggaran pada berbisnis, atau biasa kita sebut pelanggaran pada etika bisnis. Dalam pengertiannya etika bisnis merupakan aturan yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Aturan ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

 

1.2                        Rumusan Masalah

  1. Apakah pengertian Etika Bisnis?
  2. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran etika pemasaran?
  3. Apa contoh pelanggaran mengenai Etika pemasaran?
  4. Apa saja dampak yang ditimbulkan?
  5. Solusi apa yang dapat digunakan?

1.3                        Tujuan

  1. Menjelaskan pengertian mengenai etika dalam berbisnis, khususnya dalam hal pemasaran
  2. Dapat mengerti dampak apa saja yang ditimbulkan dari contoh kasus yang ada
  3. Dapat memperoleh masukan/saran untuk kasus yang ada

 

           

 

 

 

   BAB 2

          PEMBAHASAN

 

2.1 Kasus

Bongkar muat raw sugar di pelabuhan.

                                       04/12/2001 16:36

DPR Memergoki Penyimpangan Pemasaran Gula Impor

 

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah anggota Komisi III DPR dan petani tebu melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara, Senin (3/12). Mereka menemukan sebuah kapal tengah membongkar 20 ribu ton raw sugar atau gula pasir mentah di tempat itu. Lantaran langsung dikemas di karung setelah diturunkan, anggota Dewan mengkhawatirkan kalau gula tersebut langsung dipasarkan ke masyarakat. Sebab, hal itu akan menjatuhkan harga gula lokal. Kekhawatiran itu

disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Imam Churmen, yang turut dalam rombongan itu.

Imam menjelaskan, sidak ini dilakukan setelah mereka mendapat laporan dari masyarakat setempat yang mencium penyimpangan pemasaran gula impor. Benar saja, Tim Komisi III DPR memergoki sebuah kapal yang sedang menurunkan gula pasir mentah. Gula itu langsung dikemas dalam karung berukuran 50 kilogram yang layak dikonsumsi. Padahal, gula itu tampak kotor, berwarna kecoklatan, dan tak layak untuk dikonsumsi.

Selain tak layak dikonsumsi, menurut Imam, para petani juga khawatir pemasaran gula itu dapat menyebabkan harga gula lokal jatuh. Hal itu patut dikhawatirkan, mengingat harga jual gula impor sejauh ini hanya Rp 1.800 per kilogram. Sedangkan harga gula lokal di atas Rp 3.000 per kilogram. Untuk menyelesaikan masalah ini, Imam mengatakan, DPR akan meminta keterangan pejabat PT Gunung Mas sebagai pengimpor. Hal itu dilakukan mengingat pemerintah telah mengenakan bea masuk lebih tinggi sebesar 20 persen terhadap gula impor yang dijual langsung ke masyarakat. Sedangkan bea masuk gula impor untuk industri hanya sebesar 20 persen.(MTA/Christiyanto dan Raphael Setyo)

 

 

2.2 Analisis Kasus

Dari kasus dalam BAB 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan etika pemasaran :

  1. Gula dipasarkan secara ilegal
  2. Gula yang dipasarkan masih berupa gula mentah namun langsung dimasukkan ke dalam karung 50 kilogram yang layak dikonsumsi
  3. Gula yang dipasarkan tidak layak karena gula itu tampak kotor, berwarna kecoklatan, dan tak layak untuk dikonsumsi.
  4. Harga penjualan gula impor tersebut setengah dari harga gula lokal, sehingga harga gula lokal jatuh.
  5. PT. Gunung Mas melakukan penyelewengan dengan tidak membayar bea impor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BAB 3

          PENUTUP

 

 

3.1 Simpulan

Setelah melihat dari kasus yang ada , yaitu mengenai penyimpangan etika pemasaran pada gula yang diimpor oleh PT.Gunung Mas ,maka dapat disimpulkan bahwa masih ada kelengahan pada pengawasan di Indonesia, terutama di bagian Import ,sehingga hal seperti ini sangat mudah dilakukan oleh pengusaha yang ingin mendapatkan laba tinggi dengan cara memanipulasi bea cukai. 

            Selain itu, dapat disimpulkan , dengan adanya penyimpangan etika pemasaran seperti yang dilakukan oleh PT. Gunung Mas, dapat mengakibatkan harga lokal jatuh, sehingga petani-petani dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Dan negarapun juga akan dirugikan.

 

3.2 Saran

Dari simpulan yang ada, dapat dilihat bahwa masyarakat, terutama pengusaha semakin pintar dalam melakukan bisnisnya. Jadi , menurut saya, seharusnya pengawasan di Indonesia semakin diperketat dan barang yang akan masuk ke Indonesia harus di tes kelayakan terlebih dahulu sehingga produk yang dipasarkan tidak merugikan bagi segala pihak, terutama barang yang berupa makanan pokok yang diimpor.

Solusi peningkatan pengawasan , mungkin  seharusnya truk-truk muatan yang akan masuk, baik mengimpor atau mengekspor harus melalui tahap-tahap tertentu dan mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor bea cukai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya mengisi data banyaknya barang dan nama perusahaan yang bertanggungjawab.  Kemudian, dari pihak bea cukai mengeluarkan ID untuk truk/muatan yang akan masuk. Dan saat barang yang diimpor akan masuk, harus menggunakan ID yang sudah didapat dari Dirjen Bea cukai dan disesuaikan dengan data yang ada, jika tidak sesuai dengan yang ada, maka akan dikenakan sanksi/denda.

Atau bisa juga, pemerintah hanya memberikan ijin untuk satu jalan yang memang dipergunakan untuk truk/muatan yang mengimport/mengekspor barang. Misalnya, di Kalimantan, jadi, kita hanya melakukan ekspor/import yang sah lewat Kalimantan. Dan jika ada yang melakukan ekspor/impor lewat daerah lain, misal Sulawesi, dianggap tidak sah dan masuk dalam kategori pelanggaran.

 

 

Corporate Social Responsibility

  1. A.   DEFINISI

Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas dan sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan.

  1. B.    LATAR BELAKANG

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate Governance).

  1. C.    TUJUAN

Tujuan CSR adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat didalam dan diluar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat dari berbagai bidang.

 

 

  1. D.   5 PILAR AKTIVITAS CSR
    Dalam penelitian kali ini konsep Corporate Social Responsibility akan diukur dengan menggunakan lima pilar aktivitas Corporate Social Responsibility dari Prince of Wales International Bussiness Forum, yaitu :
    1. Building Human Capital
    Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui community development.
    2. Strengthening Economies
    Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.
    3. Assessing Social Chesion
    Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
    4. Encouraging Good Governence
    Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.
    5. Protecting The Environment
    Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.
  1. E.    BENTUK CSR
    Beberapa bentuk program Corporate Social Responsibility yang dapat dipilih, yaitu :
    – Cause Promotions
    Dalam cause promotions ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu issue tertentu, dimana issue ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut.

– Meningkatkan awareness dan concern masyarakat terhadap satu issue tertentu.
Mengajak masyarakat untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai suatu issue tertentu di masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menyumbangkan uang, waktu ataupun barang milik mereka untuk membantu mengatasi dan mencegah suatu permasalahan tertentu.

– Cause-Related Marketing
Dalam cause related marketing, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk nya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu.

– Corporate Social Marketing
Corporate social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (behavioral changes) dalam suatu issue tertentu.

– Corporate Philanthrophy
Corporate philanthrophy ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu..

– Corporate Volunteering
Community Volunteering adalah bentuk Corporate Social Responsibility di mana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program Corporate Social Responsibility yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Baca lebih lanjut